Notice: Undefined offset: 2 in /home/pasunga1/public_html/templates/templatema/index.php on line 51
Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Agama Sungai Penuh

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Sungai Penuh

Jl. Depati Parbo No.4444, Karya Bakti, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi 37111

Telp. (0748) 22728. Faks: Fax. (0748) 323464, Email: info@pa-sungaipenuh.go.id

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Website ini adalah portal resmi milik Pengadilan Agama Sungai Penuh yang berisikan informasi dan berita kegiatan seputar Pengadilan Agama Sungai Penuh
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Whistle Blower System

Aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai PELAPOR dan menghargai informasi yang Anda laporkan. SIWAS dapat di akses di website https://siwas.mahkamahagung.go.id
Whistle Blower System

Anti Korupsi

Pengadilan Agama Sungai Penuh mendukung sikap anti korupsi. Laporkan segala tindakan korupsi ke https://siwas.mahkamahagung.go.id
Anti Korupsi

Hati-Hati Terhadap Tindakan Penipuan

Hati-hati terhadap tindakan penipuan yang mengatas-namakan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada umumnya maupun Pengadilan Agama Sungai Penuh. Laporkan segala tindak penipuan ke https://siwas.mahkamahagung.go.id
Hati-Hati Terhadap Tindakan Penipuan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Agama Sungai Penuh
Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Terbaik, Satpam PA Sungaipenuh (Amril Norman) Terima Penghargaan

 

Kiri : Piagam Penghargaan Satpam     Kanan : Amril Norman (Satpamsus PA. Sungai Penuh)

JURDILAGA PA SPN – Anggota Satuan Pengamanan (Satpam) Pengadilan Agama Sungaipenuh, Amril Norman, dinobatkan menjadi anggota Satpam terbaik di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh.

Amril Norman menerima penghargaan tersebut pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Satpam yang digelar di Kampus IAIN Kerinci, Jumat (30/12). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Sungaipenuh, Prof. DR. H. Asafri Jaya Bakri, MA dihadapan Forkompimda, SKPD dan pejabat di lingkungan Pemkot Sungaipenuh dan Pemkab Kerinci.


PA KERINCI

Pemkab Kerinci Siap Berikan Lahan untuk Pembangunan Kantor Baru

 

KERINCI – Pemerintah Kabupaten Kerinci menyatakan kesiapannya untuk memberikan lahan seluas 5000M2 untuk pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kerinci.

Hal itu diketahui dari surat rekomendasi yang ditandatangani langsung oleh Bupati Kerinci, DR. H. Adirozal, M.Si dengan nomor surat, 450/05-35/adm.kesra/2016 tertanggal 18 Mei 2016.

“Kita siap memberikan lahan untuk pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kerinci,” ujar Bupati Kerinci.

Dikatakan Bupati, apabila Keputusan Presiden sudah keluar tentang pembentukan PA Kerinci, maka pihaknya akan langsung menyerahkan lahan pembangunan PA ini.


Problem Hukum Pasca Reformasi, Potret Kegagapan dalam Menyambut Liberalisasi

Oleh: M. Khusnul Khuluq

Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh

Pasca reformasi, kultur di Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa. Termasuk dalam aspek hukum. Karena pasca amandemen, Indonesia semakin menunjukkan jati dirinya sebagai negara hukum.

Konsep negara hukum itu, menjadi komitmen kuat dalam mengatur kehidupan berbasis hukum. Bahwa, hukum itu sifatnya impersonal dan objektif. Karena itu, sistem hukum harusnya melampaui para penegak hukum.

Artinya, sistem hukum harus mandiri. Tidak terpengaruh oleh kekuasaan. Atau siapa yang memegang kendali institusi hukum.

Jika kita cermati secara saksama, ada kecenderungan, bahwa Indonesia mengikuti kecenderungan seperti apa yang terjadi di negara-negara maju. Yaitu momen ketika hukum dan institusi politik telah mengalami liberalisasi.

Dalam perkembangan hukum di barat, awalnya, hukum terkait erat dengan etik atau nilai. Bersifat transenden. Bermuatan kemuliaan dan kearifan. Di mana gereja, mewakili agama sangat berperan.

Kemudian, sekitar abad 17, Eropa menjadi negara yang berbasiskan pada sistem liberal. Dan itu juga berpengaruh pada institusi politik dan hukum.

Indonesia mirip dengan itu. Ada kecenderungan menuju ke arah liberal. Dalam konteks ini, kita tidak bisa membendung kecenderungan liberalisasi ini.

Kecenderungan liberalisasi itu, titik tolaknya adalah era reformasi. Yang dikuti dengan amandemen konstitusi beberapa kali. Indonesia tidak atau belum pernah mencapai titik yang begitu liberal, kecuali pasca amandemen.

Karena itu, hari-hari ini, jika ingin mewujudkan perubahan, tentu sangat susah. Karena akar liberalisasi itu sendiri sudah di mulai jauh-jauh hari. Dan perubahan itu sangat mendasar.

Jadi, kenapa ekonomi begitu liberal? Jawabannya adalah berawal dari amandemen. Walaupun embrionya sudah dimulai sejak orde baru. Dan ini adalah proses yang konstan.

Dampaknya adalah, hari-hari ini, kesadaran akan hak begitu tinggi. Lebih-lebih di era media sosial. Malah semakin menyuburkan kecenderungan ini. Di satu sisi, tumbuhnya kesadaran hak itu baik.

Lalu, apa yang menjadi problem? Problemnya adalah, bahwa hukum tidak tegak. Harusnya, ketika kita menyerahkan tugas distribusi keadilan pada negara, negara harus imperatif dalam menegakkan keadilan.

Penegakan hukum itu, substansinya adalah distribusi keadilan. Meratanya distribusi keadilan. Walaupun setiap orang berbeda dalam melihat keadilan, pada akhirnya, orang akan sepakat. Bahwa keadilan itu nyata. Dan bisa dirasakan.

Jika kehidupan damai dan berkecukupan. Secara sederhana, itulah keadilan. Dalam hal ini, negara sebetulnya harus semakin perkasa dalam menegakkan keadilan.

Tapi, problemnya, apakah negara bisa dan sudah menegakkan keadilan itu? Sampai sekarang, ini masih menjadi pertanyaan.

Kita bisa ambil contoh sederhana. Kalau orang kecil mencuri, gampang sekali diproses. Tapi, sebaliknya. Kalau kelas kakap yang mencuri, susah sekali ditangkap.

Ini menjadi kegelisahan publik. Sebetulnya, kegelisahan itu bisa selesai ketika negara bisa adil. Tapi, kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan.

Apakah berbagai instrumen hukum yang dibangun sejak reformasi itu bisa menegakkan keadilan? Harusnya bisa. Tapi, kenapa hukum menjadi tidak adil? Mengapa distribusi keadilan tidak merata? Pertanyaan ini perlu dan sangat mendesak untuk kita jawab.

Terkait hal itu, tampaknya, ada distrus. Atau bahkan delegitimasi pada institusi hukum. Sebagaimana contoh di atas. Ada kecenderungan disfungsi pada institusi penegak hukum.

Ini bukan hanya persoalan etik. Tapi juga persoalan sosiologis. Jadi, pekerjaan penting kita adalah bagaimana mengubah sistem yang disfungsi itu agar kembali berfungsi.

Problem lain. Di Indonesia, kesalahan berfikir, atau fallacy juga sering terjadi. Misalnya, ketika negara tidak menjalankan fungsinya, kerap kali yang disalahkan adalah masyarakat. Ini kesalahan berpikir.

Kita ambil contoh. Beberapa waktu lalu, di sebuah wilayah, sekolah dibuka. Dibukanya sekolah itu dengan dalih bahwa banyak anak bermain di mall-mall. Pusat pembelanjaan. Untuk mengatasi itu, sekolah dibuka secara offline.

Padahal pandemi Covid-19 masih merajalela. Ini satu contoh kegagalan berpikir. Kesalahan berpikir. Mestinya, jika itu terjadi, harus ada edukasi agar anak-anak tidak bermain di mall.

Tapi, siapa yang membuka mall-mall itu? Tentu pemerintah juga yang melakukan. Atas nama kebijakan new normal, pemerintah membuka pusat-pusat pembelanjaan itu. Lalu mengapa disalahkan ketika anak-anak bermain di mall. Di situ salah pikirnya. Kekeliruan berpikir, tapi dibenarkan.

Dalam dunia hukum juga demikian. Kerap kali kesalahan berpikir terjadi. Di mana sebuah isu secara etik salah kaprah. Namun, logika hukum membenarkan. Itu mengapa ada kesan distrust pada institusi penegak hukum.

Problem kedua, soal keadilan sosial. Indeks gini menunjukkan ada pemerataan. Tapi, laporan worl bank sebaliknya. Kesenjangan luar biasa. Ini menjadi problem akut. Sebagian kecil orang menguasai sebagian besar aset bangsa.

Persoalan seperti itu juga merambah ke konteks hukum. Jika ada perusahaan besar berhadapan dengan orang kecil. Pasti yang kecil kalah. Ini problem serius. Ada kesenjangan. Kesenjangan itu tidak hanya dalam konteks hukum dan ekonomi. Tapi juga merambah pada wilayah politik, dan juga kultur.

Baiklah. Kita lihat sejenak kilas balik. Jika kita tilik sejarah. Ada yang menarik. Perdebatan di PBUPK soal konstitusi terjadi selama berbulan-bulan, untuk mendesain konsep kekuasaan agar merepresentasikan gotong royong.

Ini mengapa, kemudian lahir institusi MPR. Yang isinya bermacam-macam unsur. Sehingga merepresentasikan ide tentang gotong royong. Yang artinya, kekuasaan dijalankan dengan berbasiskan pada konsep gotong royong.

Pasca amandemen, konsep gotong royong itu berubah menjadi individual. One man one vote. Padahal, gotong royong itu salah satu citra yang melekat kuat sebagai identitas bangsa kita.

Bukan hanya itu. Pasal 33 konstitusi termasuk yang mengalami perubahan pasca amandemen. Yaitu soal konsep demokratisasi ekonomi.

Selain itu, kata “Indonesia asli” juga dihilangkan dalam konstitusi. Padahal, itu menggambarkan realitas asli Indonesia. Tapi dihilangkan. Ini juga masalah. Jadi problem hingga kini.

Jadi, setelah kita lihat kilas balik itu, tampak, bahwa dampak dari amandemen adalah, ada kecenderungan bahwa keadilan sosial terlantar. Dikalahkan dengan hukum darwinian. Siapa yang kuat, itu yang akan menang.

Jadi dampak yang dihasilkan dari reformasi adalah liberalisasi. Dan tampaknya, kita gagap menyambut itu. Sebagian besar dari kita belum siap dengan kultur liberal itu. Karena itu, hukum darwinian yang bekerja. Siapa yang kuat, dia kaan bertahan.


Problem Hukum Pasca Reformasi, Potret Kegagapan dalam Menyambut Liberalisasi

Pasca reformasi, kultur di Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa. Termasuk dalam aspek hukum. Karena pasca amandemen, Indonesia semakin menunjukkan jati dirinya sebagai negara hukum.

Konsep negara hukum itu, menjadi komitmen kuat dalam mengatur kehidupan berbasis hukum. Bahwa, hukum itu sifatnya impersonal dan objektif. Karena itu, sistem hukum harusnya melampaui para penegak hukum.

Artinya, sistem hukum harus mandiri. Tidak terpengaruh oleh kekuasaan. Atau siapa yang memegang kendali institusi hukum.

Jika kita cermati secara saksama, ada kecenderungan, bahwa Indonesia mengikuti kecenderungan seperti apa yang terjadi di negara-negara maju. Yaitu momen ketika hukum dan institusi politik telah mengalami liberalisasi.

Dalam perkembangan hukum di barat, awalnya, hukum terkait erat dengan etik atau nilai. Bersifat transenden. Bermuatan kemuliaan dan kearifan. Di mana gereja, mewakili agama sangat berperan.

Kemudian, sekitar abad 17, Eropa menjadi negara yang berbasiskan pada sistem liberal. Dan itu juga berpengaruh pada institusi politik dan hukum.

Indonesia mirip dengan itu. Ada kecenderungan menuju ke arah liberal. Dalam konteks ini, kita tidak bisa membendung kecenderungan liberalisasi ini.

Kecenderungan liberalisasi itu, titik tolaknya adalah era reformasi. Yang dikuti dengan amandemen konstitusi beberapa kali. Indonesia tidak atau belum pernah mencapai titik yang begitu liberal, kecuali pasca amandemen.

Karena itu, hari-hari ini, jika ingin mewujudkan perubahan, tentu sangat susah. Karena akar liberalisasi itu sendiri sudah di mulai jauh-jauh hari. Dan perubahan itu sangat mendasar.

Jadi, kenapa ekonomi begitu liberal? Jawabannya adalah berawal dari amandemen. Walaupun embrionya sudah dimulai sejak orde baru. Dan ini adalah proses yang konstan.

Dampaknya adalah, hari-hari ini, kesadaran akan hak begitu tinggi. Lebih-lebih di era media sosial. Malah semakin menyuburkan kecenderungan ini. Di satu sisi, tumbuhnya kesadaran hak itu baik.

Lalu, apa yang menjadi problem? Problemnya adalah, bahwa hukum tidak tegak. Harusnya, ketika kita menyerahkan tugas distribusi keadilan pada negara, negara harus imperatif dalam menegakkan keadilan.

Penegakan hukum itu, substansinya adalah distribusi keadilan. Meratanya distribusi keadilan. Walaupun setiap orang berbeda dalam melihat keadilan, pada akhirnya, orang akan sepakat. Bahwa keadilan itu nyata. Dan bisa dirasakan.

Jika kehidupan damai dan berkecukupan. Secara sederhana, itulah keadilan. Dalam hal ini, negara sebetulnya harus semakin perkasa dalam menegakkan keadilan.

Tapi, problemnya, apakah negara bisa dan sudah menegakkan keadilan itu? Sampai sekarang, ini masih menjadi pertanyaan.

Kita bisa ambil contoh sederhana. Kalau orang kecil mencuri, gampang sekali diproses. Tapi, sebaliknya. Kalau kelas kakap yang mencuri, susah sekali ditangkap.

Ini menjadi kegelisahan publik. Sebetulnya, kegelisahan itu bisa selesai ketika negara bisa adil. Tapi, kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan.

Apakah berbagai instrumen hukum yang dibangun sejak reformasi itu bisa menegakkan keadilan? Harusnya bisa. Tapi, kenapa hukum menjadi tidak adil? Mengapa distribusi keadilan tidak merata? Pertanyaan ini perlu dan sangat mendesak untuk kita jawab.

Terkait hal itu, tampaknya, ada distrus. Atau bahkan delegitimasi pada institusi hukum. Sebagaimana contoh di atas. Ada kecenderungan disfungsi pada institusi penegak hukum.

Ini bukan hanya persoalan etik. Tapi juga persoalan sosiologis. Jadi, pekerjaan penting kita adalah bagaimana mengubah sistem yang disfungsi itu agar kembali berfungsi.

Problem lain. Di Indonesia, kesalahan berfikir, atau fallacy juga sering terjadi. Misalnya, ketika negara tidak menjalankan fungsinya, kerap kali yang disalahkan adalah masyarakat. Ini kesalahan berpikir.

Kita ambil contoh. Beberapa waktu lalu, di sebuah wilayah, sekolah dibuka. Dibukanya sekolah itu dengan dalih bahwa banyak anak bermain di mall-mall. Pusat pembelanjaan. Untuk mengatasi itu, sekolah dibuka secara offline.

Padahal pandemi Covid-19 masih merajalela. Ini satu contoh kegagalan berpikir. Kesalahan berpikir. Mestinya, jika itu terjadi, harus ada edukasi agar anak-anak tidak bermain di mall.

Tapi, siapa yang membuka mall-mall itu? Tentu pemerintah juga yang melakukan. Atas nama kebijakan new normal, pemerintah membuka pusat-pusat pembelanjaan itu. Lalu mengapa disalahkan ketika anak-anak bermain di mall. Di situ salah pikirnya. Kekeliruan berpikir, tapi dibenarkan.

Dalam dunia hukum juga demikian. Kerap kali kesalahan berpikir terjadi. Di mana sebuah isu secara etik salah kaprah. Namun, logika hukum membenarkan. Itu mengapa ada kesan distrust pada institusi penegak hukum.

Problem kedua, soal keadilan sosial. Indeks gini menunjukkan ada pemerataan. Tapi, laporan worl bank sebaliknya. Kesenjangan luar biasa. Ini menjadi problem akut. Sebagian kecil orang menguasai sebagian besar aset bangsa.

Persoalan seperti itu juga merambah ke konteks hukum. Jika ada perusahaan besar berhadapan dengan orang kecil. Pasti yang kecil kalah. Ini problem serius. Ada kesenjangan. Kesenjangan itu tidak hanya dalam konteks hukum dan ekonomi. Tapi juga merambah pada wilayah politik, dan juga kultur.

Baiklah. Kita lihat sejenak kilas balik. Jika kita tilik sejarah. Ada yang menarik. Perdebatan di PBUPK soal konstitusi terjadi selama berbulan-bulan, untuk mendesain konsep kekuasaan agar merepresentasikan gotong royong.

Ini mengapa, kemudian lahir institusi MPR. Yang isinya bermacam-macam unsur. Sehingga merepresentasikan ide tentang gotong royong. Yang artinya, kekuasaan dijalankan dengan berbasiskan pada konsep gotong royong.

Pasca amandemen, konsep gotong royong itu berubah menjadi individual. One man one vote. Padahal, gotong royong itu salah satu citra yang melekat kuat sebagai identitas bangsa kita.

Bukan hanya itu. Pasal 33 konstitusi termasuk yang mengalami perubahan pasca amandemen. Yaitu soal konsep demokratisasi ekonomi.

Selain itu, kata “Indonesia asli” juga dihilangkan dalam konstitusi. Padahal, itu menggambarkan realitas asli Indonesia. Tapi dihilangkan. Ini juga masalah. Jadi problem hingga kini.

Jadi, setelah kita lihat kilas balik itu, tampak, bahwa dampak dari amandemen adalah, ada kecenderungan bahwa keadilan sosial terlantar. Dikalahkan dengan hukum darwinian. Siapa yang kuat, itu yang akan menang.

Jadi dampak yang dihasilkan dari reformasi adalah liberalisasi. Dan tampaknya, kita gagap menyambut itu. Sebagian besar dari kita belum siap dengan kultur liberal itu. Karena itu, hukum darwinian yang bekerja. Siapa yang kuat, dia kaan bertahan.


Toleransi Pemikiran

Oleh: M. Khusnul Khuluq

Ulasan singkat ini akan berbicara tentang toleransi dalam perspektif filosofis. Secara sederhana, kita bisa rumuskan dengan sebuah pertanyaan singkat, bagaimana toleransi dalam perspektif filsafat? Pertanyaan ini yang akan kita ulas dalam ulasan singkat ini.

Adalah Gorgias, salah seorang filsuf Yunani. Ia mengajukan tiga proposisi filosofis yang sangat fundamental. Pertama, tidak ada sesuatu yang ada. Kedua, jika sesuatu itu memang ada, ia tidak akan bisa diketahui secara pasti. Ketiga, jika sesuatu itu memang ada dan bisa diketahui, kita tidak akan bisa memberitahukan pada orang lain.

Sangat menarik apa yang disampaikan Gorgias. Pertama adalah bahwa, “Tidak ada sesuatu yang ada.” Jika kita kaitkan dengan kebenaran, hal ini berimplikasi bahwa, apa yang disebut sebagai kebenaran, sejatinya bukanlah kebenaran itu sendiri.

Apa yang diklaim sebagai kebenaran, pada akhirnya hanyalah hasil pikiran manusia sendiri. Karena itu, dalam kondisi demikian, yang ada hanyalah perspektif-perspektif subjektif dari sudut pandang tertentu.

Proposisi Gorgias yang kedua adalah, “Jika sesuatu itu memang ada, ia tidak akan bisa diketahui.” Diakui atau tidak, indera manusia memang penuh dengan keterbatasan, tatkala berusaha membaca sebuah hakikat sesuatu.

Pensil misalnya, ketika dimasukkan ke dalam gelas yang terisi air, maka menurut sudut pandang tertentu oleh manusia, akan tampak bengkok. Padahal sejatinya, pensil tersebut tidaklah bengkok, alias tetap lurus.

Hal itu menunjukkan bahwa, perangkat indra manusia, penuh dengan keterbatasan ketika mencoba memahami kebenaran sejati. Maka sesungguhnya, manusia tidak akan mengetahui kebenaran yang hakiki.

Dengan kata lain, mustahil mencapai kebenaran tersebut. Persoalan ini berimplikasi bahwa, sebuah pemikiran, atau dalam studi agama disebut produk ijtihad, pada hakikatnya hanya sebuah upaya untuk “menuju” kebenaran, bukan kebenaran itu sendiri.

Proposisi yang ketiga adalah, “Jika sesuatu itu memang bisa diketahui, manusia tidak akan bisa memberitahukan pada orang lain.” Dalam perkara ini, maka persoalan yang fundamental adalah bahasa. Bahasa, tidak memiliki pengertian yang absolut, akan tetapi sangat relatif.

Pemahaman terhadap ucapan orang lain, hanya “perkiraan” dari apa yang dimaksudkan sebenarnya. Maka, di sini relatifitas dari sebuah bahasa bekerja. 

Proposisi itu berimplikasi bahwa, walaupun mengetahui dan merasakan kebenaran, maka tidak mungkin menyampaikan kepada orang lain. Meskipun mencoba menyampaikan, tetap saja para pendengar, hanya mengira-ngira saja. Dengan kata lain, apa yang mereka tangkap dari ucapan pembicara, sebetulnya hanyalah perkiraan semata. 

Persoalan bahasa ini, kemudian hari berkembang menjadi tradisi yang cukup kuat. Yaitu filsafat analitik. Sebuah tradisi filsafat yang banyak mengkaji tentang makna.

Dalam tradisi filsafat, secara teknis, persoalan itu dibicarakan serius dalam rumpun studi yang disebut hermenutika. Rumpun studi itu mengotak-atik persoalan bahasa secara fundamental. Inti studi itu, bahwa bahasa adalah justru menjadi tembok penghalang untuk menyampaikan pesan.  

Apa yang dipahami oleh Gorgias ini bisa menjadi basis untuk membangun toleransi pemikiran. Bahwa, kebenaran macam apapun yang hendak kita sajikan, pada akhirnya bermuara pada relatifisme. Karena kebenaran yang kita hadirkan itu sebetulnya hanya perspektif.

Karena itu, dalam tradisi pemikiran, apakah itu pemikiran filsafat, maupun pemikiran keagamaan, toleransi itu sangat penting.  Dan sebaliknya, klaim kebenaran itu sangat buruk.

Dalam pemikiran Islam, tradisi toleransi pemikiran itu sebetulnya sudah sangat maju. Terutama di abad-abad awal. Hanya saja, tradisi itu beberapa abad terakhir mulai redup. Mungkin, itu pula yang menyebabkan umat Islam terkesan terbelakang.   

Bahwa, seseorang tidak sepatutnya untuk melakukan klaim kebenaran atas hasil ijtihad orang lain. Karena itu, ada adagium filsafat hukum yang sangat terkenal berbunyi “Al-Ijtihâd, la yanqudu bi al-Ijtihâd.” Secara sederhana, bahwa hasil ijtihad tidak membatalkan atau dibatalkan dengan hasil ijtihad.  

Jadi, sikap toleransi, harus terus dipupuk dengan sikap arif dan bijaksana. Karena sangat ironis, jika terjadi perselisihan di kalangan umat Islam sendiri, hanya karena perbedaan hasil ijtihad yang belum tentu benar. []



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas