Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Agama Sungai Penuh

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Sungai Penuh

Jl. Depati Parbo No.4444, Karya Bakti, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi 37111

Telp. (0748) 22728. Faks: Fax. (0748) 323464, Email: info@pa-sungaipenuh.go.id

Standar Dan Maklumat Pelayanan

STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Standar Pelayanan Pengadilan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu diantaranya sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Standar pelayanan pengadilan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Berikut SK Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.


Langkah Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

LANGKAH PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN

 

Langkah pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai dengan urutan sebagai berikut :

1.Memeriksa pengaduan, meliputi :

a.Identitas pengadu;

b.Relevansi kepentingan pengadu;

c.Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;

d.Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

2.Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.

3.Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :

a.Identitas;

b.Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;

c.Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

4.Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.

5.Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopynya dan dilegalisir.

6.Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).

7.Melakukan pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan


Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Sungai Penuh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1.  Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti untuk mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai. Sebagai pola kerja yang dapat menjabarkan tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi dan kebijaksanaan dalam kegiatan pelaksanaan yang nyata. Sebagai standardisasi dan pengendalian kerja setepat-tepatnya Sebagai pedoman kerja bagi para pelaksana atau semua pihak yang berkepentingan.

Berikut merupakan SOP Kepaniteraan dan SOP Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Sungai Penuh :

SOP Kepaniteraan  zip1 
SOP Kesekretariatan zip1

Laporan Pelayanan Informasi Publik

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2019

Bulan

Jumlah

Diterima

Jumlah

Dikabulkan

Lama

Proses

Jumlah

Ditolak

Alasan

Ditolak

Januari

     34

    34

  1 hari

    -

 -

Februari

-

-

-

    -

 -

Maret

-

-

-

    -

 -

April

-

-

-

    -

 -

Mei

-

-

-

    -

 -

Juni

-

-

-

    -

 -

Juli

-

-

-

    -

 -

Agustus

-

-

-

    -

 -

September

-

-

-

    -

 -

Oktober 

-

-

-

    -  

 - 

Nopember

-

-

-

    -

 - 

Desember

-

-

-

    -

 - 



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas