Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Agama Sungai Penuh

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Sungai Penuh

Jl. Depati Parbo No.4444, Karya Bakti, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi 37111

Telp. (0748) 22728. Faks: Fax. (0748) 323464, Email: info@pa-sungaipenuh.go.id

BANNER HUT RI HUT MARI

POSBAKUM

POS BANTUAN HUKUM 

PELAYANAN BANTUAN HUKUM (SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum)

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.

2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.

3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada

                 

    Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:

a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;

b. bantuan pembuatan dokumen hukum;

c. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya

d. rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;

e. rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.

4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu

    dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Majelis Hakim.

5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan

    perkara prodeo.

    Komponen biaya prodeo meliputi antara lain:

1. biaya pemanggilan,

2. biaya pemberitahuan isi putusan,

3. biaya saksi/saksi, biaya materai,

4. biaya alat tulis kantor,

5. biaya penggandaan/fotokopi,

6. biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan(PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka pemohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.

Sumber :

*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

*. Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010.

*. Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010.


BIAYA PRODEO

1. Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

2. Komponen biaya perkara prodeo meliputi:

   a. Materai

   b. Biaya Pemanggilan para Pihak

   c. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan

   d. Biaya Sita Jaminan

   e. Biaya Pemeriksaan Setempat

   f. Biaya Saksi/Ahli

   g. Biaya Eksekusi

   h. Alat Tulis Kantor (ATK)

   i. Penggandaaan /fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara

   j. Penggandaan salinan putusan

   k. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu

   l. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi

   m. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai

4. Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya

5. Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama


Panjar Biaya Perkara

PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

No

Jenis Perkara

Radius

Uraian

Biaya

1

CG

I

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 2 X

T 3 X

Rp. 150.000

Rp. 225.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 75.000

Total

Rp. 541.000

 

 

 

 

 

2

 

II

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 2 X

T 3 X

Rp. 200.000

Rp. 300.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 100.000

Total

Rp. 691.000

 

 

 

 

 

3

 

III

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 2 X

T 3 X

Rp. 250.000

Rp. 375.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 125.000

Total

Rp. 841.000

 

 

 

 

 

4

CT

I

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 3 X

T 4 X

Rp. 225.000

Rp. 300.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 75.000

Total

Rp. 691.000

 

 

 

 

 

5

 

II

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 3 X

T 4 X

Rp. 300.000

Rp. 400.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 100.000

Total

Rp. 891.000

 

 

 

 

 

6

 

III

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 3 X

T 4 X

Rp. 375.000

Rp. 500.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 125.000

Total

Rp. 1.091.000

 

 

 

 

 

 

PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

 

No

Jenis Perkara

Radius

Uraian

Biaya

1

CG

I

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 2 X

T 3 X

Rp. 100.000

Rp. 150.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 50.000

Total

Rp. 391.000

 

 

 

 

 

2

 

II

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 2 X

T 3 X

Rp. 130.000

Rp. 195.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 65.000

 

 

 

Total

Rp. 481.000

 

 

 

 

 

3

 

III

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 2 X

T 3 X

Rp. 160.000

Rp. 240.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 80.000

 

 

 

Total

Rp. 571.000

 

 

 

 

 

4

CT

I

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 3 X

T 4 X

Rp. 150.000

Rp. 200.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 50.00

PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

No

Jenis Perkara

Radius

Uraian

Biaya

1

CG

I

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 2 X

T 3 X

Rp. 100.000

Rp. 150.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 50.000

Total

Rp. 391.000

 

 

 

 

 

2

 

II

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 2 X

T 3 X

Rp. 130.000

Rp. 195.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 65.000

Total

Rp. 481.000

 

 

 

 

 

3

 

III

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 2 X

T 3 X

Rp. 160.000

Rp. 240.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 80.000

Total

Rp. 571.000

 

 

 

 

 

4

CT

I

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 3 X

T 4 X

Rp. 150.000

Rp. 200.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 50.000

Total

Rp. 491.000

 

 

 

 

 

5

 

II

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 3 X

T 4 X

Rp. 195.000

Rp. 260.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 65.000

Total

Rp. 631.000

 

 

 

 

 

6

 

III

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 3 X

T 4 X

Rp. 240.000

Rp. 320.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 80.000

Total

Rp. 731.000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Total

Rp. 491.000

 

 

 

 

 

5

 

II

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 3 X

T 4 X

Rp. 195.000

Rp. 260.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 65.000

 

 

 

Total

Rp. 631.000

 

 

 

 

 

6

 

III

Proses

Rp. 91.000

 

 

 

Panggilan : P 3 X

T 4 X

Rp. 240.000

Rp. 320.000

 

 

 

Penyampaian Putusan

Rp. 80.000

 

 

 

Total

Rp. 731.000

 

 

 

 

 







 


Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo

a)   Permohonan berperkara secara prodeo diajukan  bersama-sama dengan surat gugatan/permohonan dan melampirkan  surat  keterangan   tidak mampu dari kepala desa/lurah atau yang setingkat.

b)   Meja I membuat SKUM Rp 0,- dan menyerahkannya kepada pemohon.

c)   Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada kasir

d)   Kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan/ permohonan bersama SKUM kepada pihak.

e)   Meskipun SKUM Rp 0,- penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara harus tetap dicatat dalam jurnal dan buku induk.

f)    Meja II mencatat dalam register perkara dan memproses lebih lanjut sebagaimana prosedur pada butir 21), 22) dan 23).

g)   Setelah majelis hakim menerima berkas dari ketua pengadilan agama/mahkamah syar’iyah, ketua majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada jurusita/ jurusita pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidentil.

h)   Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara:

(1) Biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

(2) Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya meterai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/foto copy, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

(3) Biaya prodeo tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA.

(4) Biaya prodeo dapat dialokasikan untuk perkara tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.

(5) Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang dibiayai DIPA adalah sebagai berikut:

(a) Tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasinya sama dengan tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasi prodeo murni.

(b) Pemanggilan pertama kepada para pihak oleh jurusita tanpa biaya (prodeo murni).

(c)   Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan majelis hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

(d)   Berdasarkan Surat Keputusan KPA tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada Kasir sebesar yang telah ditentukan DIPA.

(e)   Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya tersebut dalam buku jurnal keuangan dan mempergunakan biaya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.

(f)    Kasir terlebih menyisihkan biaya redaksi dan materai dari alokasi biaya sebagaimana pada huruf h) angka (2).

(g)  Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana huruf h) angka (2) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.

(h)  Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada huruf h) angka (2), sisa tersebut dikembalikan kepada KPA (Bendahara Pengeluaran).



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas