Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Agama Sungai Penuh

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Sungai Penuh

Jl. Depati Parbo No.4444, Karya Bakti, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi 37111

Telp. (0748) 22728. Faks: Fax. (0748) 323464, Email: info@pa-sungaipenuh.go.id

Logo Artikel

312 EQUALITISME SUBSTANSI BERPOLITIK

Equalitisme, Substansi Berpolitik

 

Oleh : Khusnul Khuluq

Hilir dari berpolitik adalah mewujudkan kesederajatan secara radikal dalam berbagai kontkes. Inilah yang sering luput dalam diskusi publik bangsa kita akhir-akhir ini, terlebih memasuki detik-detik tahun politik. Diskusi publik yang mengalir selalu berujung pada siapa yang akan menjabat sebagai apa. Fenomena ini menunjukkan ada semacam reduksi atas susbtansi berpolitik itu sendiri. Di sisi lain juga menunjukkan ada semacam disorientasi dalam berpolitik.

Sebetulnya, berpolitik adalah pekerjaan yang mulia. Istilah Zoon Politicon biasanya diterjelahkan dengan hewan yang berpolitik. Hewan perpolitik konotasinya adalah orang buruk karena identik dengan korupsi, kolusi, nepotisme, berebut pengaruh, kompromi dan lainnya. Sehingga politik konotasinya selalu kotor.

 

Di situ kita sering salah dalam memahami istilah tersebut. Hewan yang berpolitik berarti orang mulia. Karena pekerjaan yang dia lakukan adalah untuk menciptakan kesejahteraan. Menjadi pemimpin artinya dia punya tanggungjawab atas yang dipimpin. Menjadi penguasa artinya dia harus bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya. Karenan itulah pekerjaannya mulia.

Menjadi penguasa artinya punya tanggungjawab untuk menciptakan kesetaraan ekonomi, akses yang sama atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan bahkan pemerataan kebahagiaan. Itulah equalitisme. Dan itu dilakukan dengan berpolitik. Karena itulah binatang yang berpilitik itu manusia mulia. Mulia karena dia melakukan pekerjaan baik untuk orang banyak dan pekerjaan itu tidak dilakukan oleh semua

Karena itu, sebetulnya sangat mudah untuk mengukur pekerjaan sebuah pemerintahan. Jika masih ada kesenjangan ekonomi, dan itu bisa dilihat dengan adanya orang miskin, berarti sebuah pemerintahan gagal menjalankan fungsinya. Jika ada satu orang yang tidak bisa sekolah atau kuliah, berarti sebuah pemerintahan gagal menjalankan fungsinya. Jika ada satu orang sakit yang tidak bisa berobat, berarti sebuah pemerintahan gagal menjalankan fungsinya. Dan begitu seterusnya.

Ada sebagian kalangan yang begitu mengagungkan demokrasi. Di satu sisi, demokrasi memang memberikan ruang bagi rakyat untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasi. Tapi, dibalik itu ada konsekuensi yang harus dibayar. Karena demokrsi berarti liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi berarti memberikan ruang bagi kapitalisme untuk berkembang. Liberalisasi ekonomi berarti melegalkan berbagai sumber daya dikuasai kalangan tertentu. Dalam sistem ini, orang boleh menumpuk harta dalam jumlah banyak.

Dalam sistem ini, korporasi sah-sah saja menyedot dan menguasai berbagai sumber daya, bahkan dilindungi oleh hukum. Inilah salah satu setan yang bersembunyi dibalik tameng demokrasi. Dampaknya adalah kesenjangan. Kembali lagi, equalitisme tidak terwujud. Dengan demikian, tanpa semangat tersebut demokrasi hanyalah omong kosong alias jalan buntu. Substansi berpolitik tidak tercapai.

Kita bisa melakukan abstraksi tentang seseorang yang mengambil harta orang-orang kaya untuk dibagikan pada orang-orang miskin. Apa yang akan terjadi? Di alam demokrasi seperti bangsa kita, orang tersebut pasti akan terjerat hukum, walaupun untuk dibagiakan pada orang-orang miskin. Disini sangat terlihat bahwa demokrasi melindungi hak kepemilikan privat secara hukum yang artinya melanggengkan kesenjangan. Ini wajar, sebagaimana dikatakan oleh Hobes bahwa hukum tidak lebih sebagai kompromi politik. Di negara kita, hukum adalah kompromi politik antara korporasi dan penguasa. Sebagai dampakya, regulasi yang muncul akan selalu memperkukuh kapitalisme dan melanggengkan kesenjangan itu sendiri.

Di dalam Islam ada sebuah ajaran yang disebut zakat. Tujuan zakat adalah mempersepit jurang kesenjangan, kususnya dalam konteks ekonomi. Itulah mengapa ajaran ini sangat penting. Saking pentingnya, bahkan para ulama menjadikan zakat sebagai tiang atau fondasi kepercayaan (rukun iman).

Artinya, jika zakat tidak ditegakkan maka gugurlah imannya karena hilangnya satu tiang berakibat robohlan bangunan imannya. Dalam artian ada semangat equalitisme yang hendak diucapkan dalam ajaran tersebut. Sayangnya, zakat akhir-akhir ini justru tereduksi sebatas ritual semata.

Gerakan-gerakan yang terobsesi oleh Marx selalu menggemakan sosialisme sebagai antitesis kapitalisme. Tentu semangat equalitisme yang mendasari berbagai gerakan tersebut. Namun sosialisme mutlak justru menggiring pada jebakan fasisme.

Sejarah telah membuktikan itu. Elit sosialis selalu memanfaatkan kondis itu untuk membangun fasisme. Pada akhirnya, fasisme akan menguras sumber daya yang dimiliknya alih-alih meratkan distribusinya. Pada konsisi ini, equalitisme justru sama sekali tidak terucap.

Saya mengamati kalangan tertentu masih terus berusaha mengucapkan Khilafah. Ide tersebut terus dibubuhi dalil-dalil agama agar terkesan murni teokrasi. Kita lupa, bahwa khilafah adalah monarkisme yang hendak dibungkus dengan teokrasi. Di sisi lain, khilafah adalah eksperimen politik yang gagal menyatukan politik dan agama. Pada level ide, konsep tersebut sah-saja diucakan. Sebagai sebuah ide, saya juga menghargai itu. Tapi apakah ada jaminan terwujudnya equalitisme? Terlebih lagi kultur bangsa kita sama sekali berbeda dengan konteks munculnya praktik khilafah.

Bagi saya, apapun sistemnya itu hanya cara dan sarana. Selama semangat equalitisme yang hendak dituju, sistem apapun yang diucapkan tidak menjadi soal. Sebaliknya, selama equalitisme dinafikan, sistem apapun dalam berpolitik justru akan menciptakan hewan-hewan hina dari pada manusia mulia.

  • Penulis adalah Cakim/Staf di PA Sungai Penuh

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas